Apa Beda Antara  BPJS, JKN dan Kartu Indonesia Sehat?

Apa Beda Antara  BPJS, JKN dan Kartu Indonesia Sehat?

 

Salah satu isu yang selalu hangat dibicarakan oleh masyarakat, adalah isu seputar BPJS. Isu ini mulai ramai karena sejak 1 Januari 2014, BPJS mulai  di berlakukan Indonesia. Sudah satu tahun berselang, ternyata masih banyak masyarakat yang masih dibingungkan dengan berbagai istilah yang berhubungan dengan BPJS, misalnya saja tentang  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun program terbaru Presiden Jokowi berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS). Apa sih sebenarnya perbedaan antara BPJS, JKN dan KIS?

Yuk kita bahas satu-satu!

Apa itu BPJS?

BPJS merupakan singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jika kita cermati dari namanya, kita mulai paham bahwa BPJS tidak ubahnya sebuah badan hukum atau perusahaan yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan jaminan sosial.

Jika mendengar nama BPJS, kita langsung mengaitkannya dengan rumah sakit, dan layanan kesehatan. Padahal sebenarnya BPJS ada dua macam, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana di jelaskan dalam  Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang BPJS.

BPJS Kesehatan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sementara BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Sebagai perusahaan BPJS Kesehatan berasal dari struktur perusahaan ASKES, sementara BPJS Ketenagakerjaan berasal dari Jamsostek, Taspen, dan Asabri yang melebur. Jika BPJS Kesehatan sudah mulai berubah nama serta beroperasi mulai 1 Januari 2014, maka BPJS Ketagakerjaan baru mulai beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015.

Pada kesempatan kali ini, fokus kita akan diberikan kepada BPJS Kesehatan. Dengan tugas  memberikan layanan jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan tidak ubahnya sebuah perusaan asuransi.  Dan layaknya sebuah perusahaan asuransi, BPJS memperoleh sumber dananya dari premi anggotanya.

Anggota BPJS sendiri terdiri dari dua golongan, yaitu golongan mampu dan golongan yang tidak mampu. Golongan tidak mampu inilah yang preminya dibayarkan oleh negara, dan dikenal sebagai  Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sementara golongan mampu yang bisa membayar premi secara mandiri, termasuk didalam kelompok non- Penerima Bantuan Iuran (non-PBI). Keanggotaan BPJS Kesehatan pada tahun 2019 diharapkan berlaku universal untuk seluruh rakyat Indonesia guna mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Lalu apa itu JKN?

JKN merupakan singkatan dari Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang diberikan negara kepada rakyat Indonesia.

Negara kita sebenarnya telah memilki aturan mengenai jaminan sosial ini bahkan sejak 11 tahun yang lalu. Perihal jaminan sosial ini diatur di dalam UU No 40 tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Setidaknya ada lima komponen SJSN, antara lain:

  1. Jaminan Kesehatan Nasional
  2. Jaminan Kecelakaan Kerja
  3. Jaminan Hari Tua
  4. Jaminan Pensiun
  5. Jaminan Kematian

Dahulu, Jaminan Kesehatan Nasional diberikan dalam berbagai bentuk yang tidak seragam untuk berbagai komponen masyarakat. Misalnya untuk pegawai negeri dan tentara, jaminan kesehatan akan diberikan dalam bentuk ASKES. Pekerja swasta akan dilindungi oleh kesertaan jamsostek atau asuransi swasta lain yang direkomendasikan perusahaan. Sementara pasien tidak mampu akan memperoleh jaminan kesehatan dalam bentuk JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat)  atau JAMKESDA (Jaminan Kesehatan Daerah)/ JAMKESKOT (Jaminan Kesehatan Kota), yang keanggotaannya menyaratkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat.

Mulai tanggal 1 Januari 2014, jaminan kesehatan yang diberikan dalam bentuk ASKES, Jamkesmas atau Jamkesda melebur menjadi layanan kesehatan BPJS Kesehatan. Sementara jaminan kesehatan yang diberikan oleh perusahaan wajib diberikan dalam bentuk BPJS Kesehatan mulai 1 Januari dan selambat-lambatnya pada bulan Juli 2015.

Hubungannya dengan Kartu Indonesia Sehat

KIS merupakan singkatan dari Kartu Indonesia Sehat. Jika kita membaca hasil pencarian google mengenai hal ini, kita akan menemukan informasi yang simpang siur, baik mengenai sumber pendanaannya, peruntukkannya dan cara penggunaannya.

Salah satu yang sempat simpang siur adalah perihal pendanaan KIS, dimana dari level presiden-wapres hingga menteri tidak se-iya sekata. Sementara presiden menyatakan bahwa sumber pendanaan akan berasal dari APBN, sementara mensetneg Pratikno menyatakan sumber pendanaan bisa berasal dari CSR BUMN.

Saat ini anda bisa mengabaikan informasi simpang siur tersebut. Semua tanda tanya yang sempat muncul setelah peluncuran KIS pertama kali di masa kampanye Presiden Joko Widodo terjawab sudah.

Kartu Indonesia Sehat atau KIS saat ini adalah tidak ubahnya kartu keanggotaan BPJS. Mulai Maret 2015 secara bertahap anggota baru BPJS akan memperoleh kartu keanggotaan dengan wajah “Kartu Indonesia Sehat”. Penggantian wajah diharapkan selesai pada akhir tahun 2015. Sementara untuk sumber pendanaan serta penggunaan kartu semuanya akan mengikuti aturan yang sama dengan kesertaan BPJS Kesehatan.

Pada awal peluncurannya, KIS memang diharapkan dapat mengakomodir kaum marginal yang dikenal dengan istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti gelandangan dan pengemis. Kelompok masyarakat seperti ini seringkali tidak memiliki kelengkapan surat seperti kartu keluarga ataupun KTP untuk mendaftarkan dirinya. Mereka secara otomatis akan didaftarkan lewat data yang dimiliki oleh dinas sosial. Namun, kedepannya kepemilikan KIS akan dimiliki oleh seluruh peserta BPJS Kesehatan, baik peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun non-PBI. Jadi sekalipun anda adalah seorang pengusaha, anda akan memiliki kartu kepesertaan yang sama dengan golongan tidak mampu, yaitu berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Semoga dengan penjelasan ini, pembaca tidak dibingungkan lagi ya! JKN adalah programnya, BPJS adalah lembaga yang menjalankannya, dan KIS adalah kartu keanggotaannya.  Sebagaimana yang sempat dilontarkan oleh Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dalam wawancara dengan Liputan 6; “ KIS tidak menggeser JKN. KIS hanya kartu dan JKN adalah programnya.”


Categories: Berita Kesehatan

Comments

comments

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.