Humas BPJS: BPJS Kesehatan Tidak Mengandung Bunga

Humas BPJS: BPJS Kesehatan Tidak Mengandung Bunga

Berdasarkan hasil musyawarah para ulama disebutkan bahwa sistem yang dianut oleh BPJS tidak sesuai dengan syariat Islam atau haram. Hal ini disebabkan menurut kajian MUI, BPJS mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (unsur judi) dan riba.

Ketua Bidang Fatwa MUI, KH Ma’ruf Amin saat diwawancara oleh JPPN Selasa malam (28/7) menyebutkan unsur yang menjadikan BPJS Kesehatan itu tak sesuai syariah adalah bunga.

“Ya menggunakan bunga, indikatornya bunga,” kata Kiai Ma’ruf Amin, menjelaskan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015 di Tegal, Jawa Tengah, beberapa hari lalu.

Salah satu alasan yang disebut-sebut dalam isu keharaman BPJS Kesehatan adalah perihal bunga sebesar 2% jika seseorang menunggak pembayaran iuran. Aturan ini dikabarkan menyebabkan BPJS mengandung riba. Benarkah hal ini?

Berikut ini adalah klarifikasi yang disampaikan oleh Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi dalam wawancaranya dengan situs berita merdeka.com:

T: Menurut MUI, salah satu yang haram karena sistem bunga?

J: Kita enggak ada bunga, BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang diamanahkan oleh UU untuk menyelengarakan program jaminan kesehatan. Kita bukan institusi keuangan yang melakukan pembiayaan kepada pihak ketiga yang mungkin ada unsur tadi. Kita murni menyelengarakan, mengumpulkan pungutan duit yang dikumpulkan dengan gotong royong dan itu dipergunakan bagi yang sakit. Jadi gotong royong yang tidak sakit bantu yang sakit.

T: Lalu bunganya gimana?

J: Tidak, BPJS tidak membungakan uang, yang kita terima numpang lewat enggak lama langsung kita bayarkan. BPJS itu amanat UU, kita itu bukan regulator, tapi eksekutor. Jadi kita menyelenggarakan apa yang ditetapkan UU, peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Salah satu aturannya dalam UU penempatan dana maupun pengenaan denda kalau terlambat bayar iuran, tapi bukan wewenang BPJS untuk mengubahnya, BPJS bukan kewenangan kita menanggapi menolak atau menerima dari fatwa MUI itu.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman, dalam waktu dekat pihaknya bakal mengklarifikasi pernyataan yang menurut MUI diharamkan. “Akan segera kami klarifikasi kepada MUI. Akan kami tanyakan hal-hal apa saja yang mungkin ada perbaikan,” kata Irfan

Berdasarkan aturan BPJS, klausul tentang denda tersebut memang dibahas dalam aturan pembayaran iuran. Berikut ini adalah narasinya:

  1. Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja.
  2. Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.


Categories: Berita Kesehatan, BPJS

Comments

comments

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.