“Kedepannya Kita Akan Punya BPJS Kesehatan Konvensional dan Syariah”

“Kedepannya Kita Akan Punya BPJS Kesehatan Konvensional dan Syariah”

Overview

Selasa, 4 Agustus 2015 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah telah melakukan pertemuan. Acara ini ditujukan untuk menyikapi rekomendasi Ijtima’ ulama komisi fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional yang dianggap belum memenuhi kaidah syariah.

Berikut ini adalah poin-poin yang disampaikan dalam siaran pers mengenai hasil pertemuan yang telah dilakukan:

  1. Telah dicapai kesepahaman para pihak untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan putusan dan rekomendasi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan dengan membentuk tim bersama yang terdiri dari BPJS Kesehatan, MUI, pemerintah, DJSN, dan OJK
  2. Rapat bersepaham bahwa di dalam keputusan dan rekomendasi Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS kesehatan, tidak ada kosa kata “haram”.
  3. Masyarakat diharapkan tetap mendaftar dan melakukan kepesertaannya dalam program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan BPJS kesehatan dan selanjutnya perlu ada penyempurnaan terhadap program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan nilai syariah untuk menfasilitasi masyarakat yang memilih program yang sesuai dengan syariah.

Terkait dengan poin ketiga hasil pertemuan, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Firdaus Djaelani yang ikut dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa kedepannya BPJS dapat terbagi menjadi dua, yakni konvensional dan syariah.


Categories: BPJS
Tags: bpjs haram

Comments

comments

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.