Tidak Main-Main, Tahun Ini BPJS Kesehatan Berpotensi Rugi Rp 5-11 Triliun

Tidak Main-Main, Tahun Ini BPJS Kesehatan Berpotensi Rugi Rp 5-11 Triliun

Sudah setahun berjalan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diperkirakan masih harus merugi. Hingga akhir tahun 2014, klaim peserta yang dikeluarkan sebesar 42 triliun sementara pemasukan dari premi hanya sebesar Rp. 40 triliun, atau dengan kata lain di tahun 2014 BPJS telah merugi sebesar Rp 2 triliun.

Tahun ini diperkirakan kerugian akan meningkat. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan akan ada mismatch sebesar Rp 5 triliun di tahun ini, sebagaimana yang disampaikan kepada okezone.com, Selasa (4/8/2015) di Gedung Menara Merdeka Jakarta.

Bulan Juni lalu Mentri Koodinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil bahkan menyatakan bahwa potensi kerugian BPJS Kesehatan adalah Rp. 11 triliun. Mentri Sofyan menyampaikan bahwa potensi kerugian ini muncul karena adanya moral hazard oleh sebagian peserta mandiri BPJS. Misalnya saja, ada warga kelas menengah yang sengaja baru mendaftar BPJS karena berencana untuk operasi jantung. Orang tersebut sebenarnya telah terdaftar di asuransi swasta lain, namun asuransinya tidak mengganti penuh seluruh pembiayaan. Daripada mengeluarkan sisa biaya operasi dari kocek sendiri, ia memilih untuk menjadi peserta BPJS.

“Ada masyarakat yang misalnya sakit jantung, dia bayar iuran Rp 50.000 baru satu kali kemudian operasi jantung sebesar Rp. 150 juta, itu moral hazard”, ungkap Mentri Soyan di Istana Merdeka sebagaimana dilansir dari laman berita Kontan. Patut disesalkan lagi, sebagian dari orang yang melakukan hal tersebut kemudian berhenti membayar iuran kepesertaan setelah selesai mendapatkan layanan yang diharapkan.

Akibat hal seperti ini jumlah klaim yang harus ditanggung untuk peserta BPJS mandiri (non-Penerima Bantuan Iuran) membengkak hingga 600% dari total pembayaran premi. Nilai yang harus ditanggung bahkan lebih besar dibanding premi yang dibayarkan untuk pasien BPJS tidak mampu (PBI) yang preminya dibayarkan oleh pemerintah , dimana jumlah klaim hanya sebesar 80% dibandingkan jumlah iuran yang dianggarkan.

Guna menyikapi kerugian ini, Presiden Jokowi telah setuju memberikan bantuan dari APBN sebesar Rp 3.46 triliun yang diatur lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48/2015 tentang Tambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal BPJS Kesehatan.

Hingga saat ini masih dipikirkan bagaimana cara yang efektif untuk mencegah potensi kerugian tersebut. Beberapa cara yang diawarkan adalah dengan terus menghimbau masyarakat untuk bergabung bersama BPJS Kesehatan sehingga jumlah penerimaan premi bertambah. Selain itu, guna mencegah moral hazard, regulator BPJS sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang waktu aktivasi dari kepesertaan BPJS. Sebelumnya waktu aktivasi BPJS sejak pendaftaran adalah 7 hari, namun per  1 Juni 2015 waktu aktivasi sudah diperpanjang menjadi 14 hari. Dengan hal ini diharapkan peserta BPJS mendaftar bukan hanya saat sakit, namun sudah dimulai sejak masih dalam keadaan sehat.


Categories: BPJS

Comments

comments

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.